Teknologi Saja Tidak Cukup: Tata Kelola Sektor Publik yang Berkapasitas, Komunikatif, dan Berkeadilan
Pemerintah daerah di Indonesia semakin gemar meluncurkan instrumen baru: kamera penegakan hukum lalu lintas, platform kota cerdas, hingga relokasi pedagang kaki lima. Instrumen-instrumen itu sering berfungsi secara teknis, tetapi tidak selalu menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi warga. Buku ini menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Berpijak pada teori administrasi publik, implementasi dan evaluasi kebijakan, pemerintahan digital, serta tata kelola kolaboratif, buku ini menunjukkan bahwa jarak antara instrumen dan hasil muncul pada tiga titik: kapasitas organisasi, komunikasi dengan warga, dan keadilan dampak kebijakan. Ilustrasi dari Kota Makassar dan Kabupaten Gowa membantu pembaca mengenali ketiga celah itu dalam praktik. Sebagai jalan keluar, buku ini menawarkan kerangka tata kelola terpadu yang bertumpu pada tiga pilar dan dua fondasi, yaitu kolaborasi serta pembelajaran organisasi, disertai agenda pembenahan bertahap bagi pemerintah daerah. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan aparatur yang ingin memastikan bahwa setiap inovasi pelayanan publik benar-benar sampai kepada warga.
Order Kembali