TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH: Rekonfigurasi Governansi Darat–Pesisir di Sulawesi Selatan
Mengapa dua kabupaten bertetangga yang memegang kewenangan formal serupa dapat menghasilkan mutu layanan yang jauh berbeda? Pertanyaan sederhana itu menjadi pintu masuk buku ini. Selama lebih dari dua dasawarsa, desentralisasi diharapkan mempersempit jurang antarwilayah. Kenyataannya, angka rata-rata provinsi kerap menenangkan sementara sebarannya tetap timpang. Buku ini menawarkan pembacaan yang berbeda: ketimpangan pembangunan wilayah lebih tepat dipahami sebagai gejala kegagalan governansi ketimbang semata-mata persoalan alokasi sumber daya. Dengan Sulawesi Selatan sebagai contoh utama, buku ini menelusuri tiga simpul kegagalan yang saling berkelindan, yakni pengawasan yang ada tanpa konsekuensi, belanja daerah yang gagal berubah menjadi kapabilitas manusia, serta pengabaian kelembagaan terhadap wilayah pesisir setelah rekonfigurasi kewenangan ruang laut. Pembahasannya menautkan empat tema yang selama ini berdiri sendiri, yaitu distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone, tata kelola pembangunan manusia, disparitas ekonomi antarkabupaten/kota, serta desentralisasi maritim dan gagasan blue governance.
Order Kembali