Administrasi Publik Berbasis Data Spasial: Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Publik di Indonesia
Angka rata-rata nasional hampir selalu terdengar menenangkan. Partisipasi sekolah dasar melampaui sembilan puluh delapan persen, cakupan perlindungan sosial terus meluas, dan produk domestik regional bruto sebagian besar daerah bergerak naik. Ketenangan itu runtuh begitu angka yang sama dibongkar menurut satuan wilayah. Buku ini menempatkan ruang sebagai variabel analisis, bukan sekadar latar tempat data dikumpulkan. Pembaca diajak menelusuri gagasan dasar administrasi publik berbasis data, mengenali perangkat analisis spasial mulai dari matriks bobot, indeks Gini, Moran’s I, indikator lokal asosiasi spasial, hingga pengelompokan K-Means, lalu menerapkannya pada tiga bidang layanan: partisipasi pendidikan antarprovinsi, netralitas fiskal dalam distribusi bantuan sosial pangan, serta disparitas ekonomi kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Uraiannya menantang asumsi yang lazim dipegang. Alokasi anggaran yang netral secara prosedural ternyata tetap menghasilkan sebaran manfaat yang sangat timpang, karena formula yang netral meneruskan ketimpangan yang sudah ada pada data kebutuhan. Ketimpangan wilayah pun tidak tersebar acak, melainkan berhimpun membentuk gugus geografis yang menuntut instrumen berbasis kawasan.
Order Kembali